Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Abraham Sridjaja, mengecam gelombang serangan terhadap Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Serangan ini berupa fitnah dan penyebaran gambar palsu berbasis AI. Sridjaja menilai tindakan tersebut bukan sekadar kritik, melainkan teror digital yang berbahaya.
Ia menambahkan bahwa serangan ini bertujuan untuk menggagalkan kebijakan yang sebenarnya berpihak kepada rakyat kecil. Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai mengusik kepentingan kelompok tertentu.
Serangan Digital sebagai Upaya Penggagalan Kebijakan Pro-Rakyat
Abraham Sridjaja menjelaskan bahwa Menteri Bahlil sedang berupaya mengembalikan pengelolaan tambang kepada rakyat. Langkah ini dinilai mengganggu kepentingan segelintir pihak.
Oleh karena itu, muncullah serangan-serangan yang tidak masuk akal, termasuk hoaks dan manipulasi visual. Abraham menegaskan bahwa ini bukanlah bentuk kebebasan berekspresi, melainkan disinformasi yang terencana.
Keputusan Menteri Bahlil untuk mencabut izin usaha tambang yang mangkrak dan memberikannya kepada koperasi serta UMKM dianggap tepat dan sesuai konstitusi. Ini merupakan koreksi terhadap sistem lama yang hanya menguntungkan korporasi besar.
Abraham menekankan bahwa sumber daya alam harus dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir konglomerat. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan pemerataan ekonomi.
Kegelisahan Kelompok Tertentu Akibat Kebijakan Menteri Bahlil
Kebijakan berani Menteri Bahlil dalam mengembalikan pengelolaan tambang kepada rakyat memicu kegelisahan kelompok tertentu. Mereka merasa kehilangan akses dan dominasi.
Kelompok ini kemudian menggunakan berbagai cara, termasuk membangun opini melalui konten manipulatif. Akun-akun buzzer menyebarkan foto-foto hasil rekayasa AI yang berisi fitnah.
Abraham juga meluruskan isu pemberian izin tambang di Raja Ampat. Ia menegaskan bahwa izin tersebut dikeluarkan oleh menteri sebelumnya, bukan Bahlil. Saat ini, izin tersebut sedang dihentikan dan dievaluasi.
Menteri Bahlil justru yang menghentikan proses tersebut demi kepatuhan pada aturan dan keadilan. Namun, informasi yang beredar di publik justru sebaliknya.
Dukungan Golkar terhadap Kebijakan Pro-Rakyat Menteri Bahlil
Fraksi Partai Golkar menyatakan dukungan penuh kepada Menteri Bahlil. Golkar konsisten mendukung kebijakan yang mendistribusikan ekonomi secara merata dan melindungi UMKM.
Langkah Menteri Bahlil dinilai sebagai perwujudan keberpihakan negara kepada rakyat. Golkar tidak akan tinggal diam jika ada menteri yang bekerja untuk rakyat difitnah.
Dukungan ini sejalan dengan pernyataan Ketua DPP Golkar Sarmuji. Sarmuji menilai kebijakan Kementerian ESDM di bawah Bahlil berpihak kepada ekonomi rakyat kecil dan perlu dijaga dari serangan kepentingan sempit.
Abraham, sebagai anggota DPR Komisi I, menyerukan agar aparat penegak hukum dan Kementerian Kominfo bertindak tegas terhadap penyebaran konten palsu berbasis AI. Hal ini dinilai sebagai ancaman serius terhadap demokrasi Indonesia.
Ia menambahkan jika ruang digital dipenuhi hoaks, rakyat akan kehilangan pegangan pada fakta. Demokrasi dapat digulingkan bukan hanya lewat kudeta fisik, tetapi juga lewat manipulasi informasi.
Kesimpulannya, serangan terhadap Menteri Bahlil Lahadalia merupakan sebuah indikasi kuat adanya upaya untuk menggagalkan kebijakan pro-rakyat. Perlu adanya pengawasan ketat terhadap penyebaran disinformasi dan manipulasi digital agar demokrasi Indonesia tetap sehat dan terjaga.
