Filipina berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan transaksi kripto. Langkah ini dilakukan dengan mengadopsi penuh Kerangka Pelaporan Aset Kripto (CARF) Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada tahun 2028. Tujuan utama adalah memberantas penghindaran pajak dan aliran dana gelap yang memanfaatkan anonimitas transaksi kripto.
Pemerintah Filipina menyadari pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi keuangan. Penggunaan mata uang digital semakin meluas, sehingga diperlukan sistem yang efektif untuk mengawasi aktivitas keuangan terkait kripto.
Filipina Bergabung dalam Inisiatif Global Perpajakan Kripto
Menteri Keuangan Filipina, Ralph Recto, menekankan perlunya kolaborasi internasional untuk mengatasi tantangan perpajakan di era digital. Sistem yang lebih cepat dan kuat dibutuhkan untuk mendeteksi dan mencegah penghindaran pajak serta transaksi gelap yang melibatkan kripto.
Pemerintah Filipina menargetkan agar semua pengguna aset kripto membayar pajak secara adil. Hal ini memastikan tidak ada aktivitas keuangan gelap yang luput dari pengawasan dan hukuman.
Filipina akan bergabung dengan 67 yurisdiksi lain yang telah berkomitmen pada implementasi CARF pada 2027 atau 2028. Di Asia, terdapat 10 negara yang ikut serta dalam inisiatif ini.
Wakil Menteri Keuangan Charlito Martin Mendoza menandatangani komitmen tersebut dalam Pertemuan Inisiatif Asia ke-8 di Malé, Maladewa. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Presiden Ferdinand Marcos Jr. yang fokus pada peningkatan sistem pemungutan pajak, bukan penerapan pajak baru.
Penerimaan Pajak Filipina dan Implementasi CARF
Penerimaan pajak Filipina pada April 2025 mencapai 522,1 miliar Peso. Total penerimaan dari Januari hingga April mencapai 1,5 triliun Peso, dengan mayoritas berasal dari peningkatan pajak sebesar 11,49 persen.
CARF, dikembangkan oleh OECD dan negara-negara G20, bertujuan meningkatkan transparansi transaksi kripto. Kerangka kerja ini memfasilitasi pertukaran data pajak secara otomatis antar negara setiap tahunnya terkait aktivitas kripto warga negara masing-masing.
Sanksi AS terhadap Perusahaan Filipina yang Terlibat Penipuan Kripto
Departemen Keuangan Amerika Serikat baru-baru ini menjatuhkan sanksi kepada Funnull Technology, perusahaan teknologi Filipina. Perusahaan ini dituduh menyediakan layanan kepada ribuan situs web penipuan kripto, mengakibatkan kerugian korban hingga USD 200 juta.
Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) AS menemukan keterkaitan Funnull dengan sebagian besar situs web penipuan kripto yang dilaporkan ke FBI. Funnull diduga membeli alamat IP secara massal dan menjualnya kepada penipu untuk menjalankan operasi penipuan kripto.
OFAC juga menjatuhkan sanksi kepada Liu Lizhi, administrator Funnull, dan dua alamat dompet kripto terkait. Liu Lizhi, warga negara Tiongkok, dianggap bertanggung jawab atas pengelolaan karyawan perusahaan dan terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut.
Berada dalam daftar SDN OFAC berarti aset di AS dibekukan dan transaksi keuangan dengan pihak yang terkena sanksi dilarang. Pelanggaran dapat berujung pada hukuman perdata dan pidana.
Filipina berupaya menyeimbangkan inovasi teknologi dengan pengawasan keuangan yang ketat. Adopsi CARF merupakan langkah signifikan dalam upaya tersebut. Keberhasilan implementasi CARF akan bergantung pada kolaborasi internasional dan penegakan hukum yang efektif. Di sisi lain, kasus Funnull menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap perusahaan yang terlibat dalam penyediaan layanan teknologi yang berpotensi disalahgunakan untuk kegiatan kriminal.
