Laporan Bank Dunia baru-baru ini mengungkap fakta mengejutkan: dua pertiga penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Ini menunjukkan ketimpangan ekonomi yang mengkhawatirkan di negara dengan populasi terbesar keempat dunia.
Ketimpangan Ekonomi: Dua Pertiga Penduduk Indonesia di Bawah Garis Kemiskinan
Data Bank Dunia, yang diduga menggunakan metode Purchasing Power Parity (PPP), menunjukkan sekitar 195 juta dari total populasi 280 juta jiwa Indonesia hidup dalam kondisi kurang layak. Angka ini menjadi sorotan tajam berbagai pihak.
Pengamat politik Rocky Gerung, dalam diskusi bersama jurnalis senior Hersubeno Arief, menghubungkan temuan ini dengan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama dua periode. Ia menyebut data tersebut sebagai petunjuk kuantitatif, dengan implikasi kualitatif yang jauh lebih luas.
Bank Dunia belum merilis detail metodologi lengkap. Namun, data ini memicu perdebatan dan analisis lebih lanjut mengenai kebijakan ekonomi dan distribusi pendapatan di Indonesia.
Kritik Kebijakan dan Gagalnya Peningkatan Kualitas Hidup
Rocky Gerung menilai temuan ini sebagai bukti kegagalan struktural dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bukan hanya masalah distribusi ekonomi yang tidak merata, tetapi juga kegagalan sistemik.
Ia berpendapat bahwa kebijakan ekonomi selama ini tidak mampu menjangkau lapisan terbawah masyarakat. Hal ini menyebabkan kemiskinan yang meluas dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan.
Rocky mengungkapkan kekhawatirannya terkait rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, yang ia kaitkan dengan tingkat kemiskinan. Menurutnya, rendahnya kualitas pendidikan mempermudah manipulasi politik.
Ia juga menekankan bahwa kemiskinan memiliki dimensi gender yang kuat, dengan perempuan sebagai kelompok yang paling rentan dan terdampak. Beban ekonomi, psikologis, dan politik jatuh lebih berat pada mereka.
Kebijakan Populis dan Peran Solidaritas Sosial
Hersubeno Arief menambahkan bahwa data ini dapat menguatkan anggapan publik bahwa pemerintah membiarkan rakyat miskin agar mudah dimanipulasi. Ini memicu kontroversi dan diskusi publik.
Rocky Gerung menanggapi dengan menyebut kebijakan populis seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan pembagian sembako lebih merupakan respons terhadap kebutuhan dasar daripada solusi jangka panjang.
Meskipun demikian, Rocky mengakui peran penting kearifan sosial Indonesia, khususnya solidaritas keluarga besar yang seringkali menjadi penopang kehidupan warga. Solidaritas ini kerap mengisi celah yang ditinggalkan oleh negara.
Kesimpulannya, laporan Bank Dunia ini menyoroti masalah kemiskinan yang serius di Indonesia, memicu kritik terhadap kebijakan pemerintah, dan sekaligus menggarisbawahi peran penting solidaritas sosial dalam masyarakat. Perlu adanya evaluasi mendalam dan solusi komprehensif untuk mengatasi masalah ini secara berkelanjutan.
