Pemerintah berencana membuka keran impor sapi untuk memenuhi kebutuhan daging dan susu nasional. Langkah ini bertujuan menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan protein bagi masyarakat. Namun, rencana ini memicu perdebatan, khususnya terkait dampaknya pada peternak lokal.
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto, turut menyoroti hal ini. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan nasional dan perlindungan peternak dalam negeri.
Dukungan Terhadap Impor Sapi dengan Catatan Penting
Firnando menyatakan dukungannya terhadap rencana impor sapi. Ia melihat langkah ini sebagai solusi untuk mengatasi potensi kekurangan daging dan susu di pasar domestik.
Namun, ia menegaskan pentingnya perlindungan bagi peternak lokal agar tidak tergerus oleh kebijakan impor. Pemerintah harus memastikan kebijakan ini tidak mematikan usaha peternak rakyat yang telah berjuang dengan berbagai keterbatasan.
Perlindungan Peternak Lokal Melalui Peran Koperasi dan UMKM
Salah satu solusi yang diajukan Firnando adalah melibatkan koperasi dan UMKM dalam skema impor sapi. Pemerintah dapat memberikan kuota impor khusus bagi sektor ini.
Dengan demikian, koperasi dan UMKM dapat berkembang sebagai pelaku usaha yang mandiri dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Kebijakan ini penting untuk memastikan pemerataan manfaat dari impor sapi.
Membangun Sistem Peternakan Nasional yang Berkelanjutan
Firnando juga merekomendasikan pembangunan sistem peternakan nasional yang berkelanjutan. Hal ini meliputi pengembangan bibit sapi lokal unggul, penyediaan lahan dan pakan yang memadai, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Penting pula mendorong riset dan investasi dalam peternakan rakyat. Kolaborasi perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku usaha dapat menciptakan ekosistem peternakan yang berkelanjutan dan berpihak pada peternak kecil.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan impor sapi juga sangat penting. Proses pengadaan dan pendistribusian harus diawasi secara ketat untuk mencegah penyimpangan.
Hal ini akan membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa kebijakan impor benar-benar bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir pihak.
Impor Sebagai Solusi Jangka Pendek, Ketahanan Pangan Sebagai Prioritas Utama
Firnando menegaskan bahwa kebijakan impor sapi hanyalah solusi jangka pendek. Penguatan industri pangan dalam negeri tetap menjadi prioritas utama.
Impor harus dibarengi dengan _roadmap_ yang jelas menuju ketahanan dan kemandirian peternakan nasional. Tata kelola impor yang akuntabel juga mutlak diperlukan.
Komisi VI DPR siap mengawal kebijakan ini agar tidak hanya berfokus pada stabilitas harga, tetapi juga pada kepentingan jangka panjang bangsa, yaitu kemandirian pangan.
Dengan demikian, rencana impor sapi diharapkan dapat berjalan seimbang, memenuhi kebutuhan nasional tanpa mengorbankan kepentingan peternak lokal dan pembangunan peternakan berkelanjutan di Indonesia. Komitmen pemerintah dalam hal transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.
