Jalan Raya Sawangan di Depok terkenal dengan kemacetannya, terutama saat jam sibuk dan hari libur. Institute for Transportation and Development and Policy (ITDP) Indonesia telah mengidentifikasi beberapa faktor penyebabnya. Salah satu faktor utama adalah tingginya ketergantungan masyarakat Depok pada kendaraan pribadi.
ITDP melakukan analisis perkembangan transportasi di Depok pada tahun 2023. Hasilnya menunjukkan masih rendahnya aksesibilitas transportasi publik yang andal dan berkualitas di kota tersebut.
Ketergantungan Kendaraan Pribadi dan Minimnya Transportasi Publik
Hanya 8 persen wilayah Kota Depok yang dilayani transportasi publik berkualitas seperti KRL, LRT Jabodebek, dan Transjakarta, menurut Mizandaru Wicaksono, Senior Transportation Associate ITDP Indonesia. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan kota-kota penyangga Jakarta lainnya. Kota Bogor misalnya, memiliki aksesibilitas transportasi publik sebesar 29 persen melalui Trans Pakuan, sementara Kota Bekasi mencapai 16 persen dengan Trans Patriot.
Untuk mengurangi kemacetan, perlu peningkatan cakupan dan kualitas layanan transportasi publik secara paralel. Kebijakan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi juga perlu dipertimbangkan.
Pentingnya Konektivitas dan Perencanaan Mobilitas Terpadu
Pergerakan utama masyarakat Depok adalah menuju Jakarta. KRL dan LRT Jabodebek telah menghubungkan Depok dengan Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tengah berupaya memperluas jangkauan Transjakarta hingga Bodetabek. Transjakarta rute D41 Sawangan – Lebak Bulus adalah salah satu contohnya.
Namun, perencanaan mobilitas di dalam Kota Depok sendiri masih kurang. Reformasi penyelenggaraan transportasi publik dan infrastruktur pendukung, seperti trotoar dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan transportasi publik (first/last-mile connectivity), sangat dibutuhkan.
Peningkatan Fasilitas Pejalan Kaki dan Integrasi Transportasi
Walaupun Kota Depok telah membangun trotoar, fasilitas pejalan kaki masih perlu ditingkatkan. Penyeberangan yang aman dan inklusif, seperti pelican crossing, serta penegakan hukum untuk mencegah parkir liar di trotoar, sangat penting.
Layanan transportasi publik pengumpan yang andal, nyaman, dan terjangkau juga diperlukan, mirip dengan Mikro Trans di Jakarta. Pembangunan fasilitas pejalan kaki yang baik harus dimulai dari sekitar titik pemberhentian transportasi publik untuk memudahkan akses.
Wali Kota Depok, Supian Suri, menyatakan komitmen pemerintah kota untuk mengatasi kemacetan, termasuk di Jalan Raya Sawangan. Pelebaran jalan melalui pembebasan lahan direncanakan dengan alokasi anggaran sekitar Rp80 miliar tahun ini.
Pembebasan lahan juga akan dilakukan di Jalan Pemuda dan Jalan Engram. Pada tahun 2026, pemerintah kota akan mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur pendukung. Supian berharap upaya ini akan mengurangi kemacetan di Jalan Raya Sawangan mulai tahun 2026.
Pemerintah Kota Depok juga mengapresiasi perluasan layanan Transjakarta ke Depok dan akan terus mendukung pengembangan transportasi publik. Penambahan lajur untuk rute BISKITA juga sedang direncanakan, termasuk penambahan jalur baru. Rencana penambahan jalur dari Terminal Depok menuju LRT Harjamukti juga sedang diupayakan.
Kemacetan di Jalan Raya Sawangan merupakan tantangan serius yang memerlukan solusi terpadu. Peningkatan transportasi publik, integrasi moda transportasi, dan penyediaan fasilitas pejalan kaki yang memadai merupakan kunci untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan nyaman bagi warga Depok. Kolaborasi antara Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan transportasi publik antar-kota juga sangat penting.
