Lebih dari sembilan dekade lalu, ekonom dan sejarawan Inggris Richard Henry Tawney menggambarkan kehidupan pedesaan di Tiongkok dengan metafora yang kuat: “Penduduk desa ibarat seorang yang terus-menerus berdiri dengan air sampai ke leher, sehingga riak kecil saja sudah cukup untuk menenggelamkannya.”
Ungkapan tersebut melukiskan betapa rapuhnya kehidupan masyarakat pedesaan Tiongkok kala itu. Setiap gangguan kecil berpotensi menimbulkan dampak besar dan mengancam kelangsungan hidup mereka.
Transformasi Pedesaan Tiongkok: Dari Krisis ke Kemakmuran
Namun, gambaran suram Tawney itu kini telah menjadi sejarah. Tiongkok telah mengalami transformasi luar biasa dalam pembangunan pedesaannya selama lebih dari 90 tahun terakhir.
Perubahan tersebut dapat dibagi menjadi dua periode utama: periode pertama (1949-1978) sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok hingga dimulainya reformasi dan keterbukaan.
Periode kedua, dimulai sejak tahun 1978, menandai percepatan pembangunan yang luar biasa di berbagai sektor, termasuk pedesaan.
Integrasi Nasional dan Visi Kepemimpinan
Tiongkok pasca-kolonial menghadapi tantangan besar berupa masyarakat agraris yang terpecah. Perang, separatisme, dan industrialisasi yang tidak merata turut memperumit kondisi.
Pemerintah Partai Komunis Tiongkok (PKT) berupaya mempromosikan “integrasi nasional” melalui berbagai kebijakan terpadu.
Visi integrasi sosial ini tercermin dalam berbagai gagasan kepemimpinan, mulai dari “Persatuan Besar Rakyat Tiongkok” karya Mao Zedong hingga “Komunitas untuk Masa Depan Bersama bagi Umat Manusia” dari Xi Jinping.
Revitalisasi Pedesaan: Strategi Menuju Kemakmuran
Pada tahun 2017, Presiden Xi Jinping meluncurkan gagasan “revitalisasi pedesaan”.
Hal ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam “Perencanaan Strategis 2018-2022 untuk Revitalisasi Pedesaan”.
Tujuannya jelas: meningkatkan produksi pertanian, mengembangkan perumahan dan tata guna lahan, memperbaiki lingkungan, dan mengurangi kemiskinan di daerah terpencil.
Program ini telah menggelontorkan dana hampir 1,6 triliun yuan (sekitar 246 miliar dolar AS) untuk pengentasan kemiskinan antara tahun 2013-2021.
Upaya ini berbuah manis. Pada Februari 2021, Tiongkok secara resmi mengumumkan penghapusan kemiskinan absolut.
Lebih dari 98 juta penduduk desa yang sebelumnya hidup di bawah garis kemiskinan telah terangkat dari keterpurukan.
Pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang Promosi Revitalisasi Pedesaan dan membentuk Administrasi Nasional untuk Revitalisasi Pedesaan (NARR).
Pada tahun 2020, pendapatan per kapita penduduk pedesaan mencapai 17.131 yuan (sekitar Rp38 juta).
Transformasi pedesaan Tiongkok menunjukkan keberhasilan strategi pembangunan terpadu yang berfokus pada integrasi nasional dan pengentasan kemiskinan. Kisah sukses ini menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara berkembang lainnya yang tengah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaannya.
