Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR RI mengusulkan perubahan signifikan dalam sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Mereka mengusulkan agar Pilkada kembali dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini muncul sebagai respons terhadap kontroversi yang mengemuka pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/2025.
Putusan MK tersebut mengatur pemilu terpisah antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Hal ini memicu berbagai perdebatan dan kekhawatiran akan dampaknya pada sistem pemerintahan.
Reaksi PKB Terhadap Putusan MK
Ketua DPR RI, Jazilul Fawaid, menyatakan bahwa PKB menghormati putusan MK. Namun, partai tersebut menyadari adanya kontroversi dan pertanyaan publik terkait putusan tersebut.
PKB berkomitmen untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu di DPR. Proses ini diharapkan dapat mengakomodir berbagai kepentingan dan kekhawatiran.
Jazilul menekankan pentingnya mempertimbangkan masukan masyarakat dalam penyusunan RUU Pemilu. Hal ini untuk menghindari potensi konflik dan memastikan proses demokrasi berjalan lancar.
Dampak Putusan MK dan Pertimbangan PKB
Putusan MK tentang pemilu terpisah berdampak pada perpanjangan masa jabatan anggota DPRD. Hal ini diperkirakan akan berlangsung selama 2-2,5 tahun.
Perpanjangan masa jabatan ini menimbulkan pertanyaan tentang konstitusionalitasnya. Selain itu, terdapat kekhawatiran akan potensi kerawanan politik akibat masa transisi yang panjang.
Jazilul menambahkan, putusan MK dinilai kurang mempertimbangkan aspek sosiologis dan politis. Hal ini membuat putusan tersebut terasa kurang realistis dan berpotensi menimbulkan masalah di lapangan.
Rumitnya masa transisi untuk anggota DPRD menjadi salah satu poin penting yang perlu dipertimbangkan. Menunjuk Penjabat (Pj) kepala daerah dinilai tidak ideal, sementara perpanjangan masa jabatan berpotensi bertentangan dengan UUD 1945.
Usulan Pilkada oleh DPRD: Solusi yang Lebih Efisien?
Fraksi PKB secara serius mengkaji usulan Pilkada oleh DPRD. Mereka menilai sistem ini dapat mereduksi kompleksitas Pemilu dan mengurangi potensi biaya politik yang tinggi.
Pilkada oleh DPRD dianggap lebih efisien dan efektif. Alasannya, banyak kewenangan kepala daerah yang kini telah dikembalikan ke pemerintah pusat.
Dengan demikian, usulan ini diharapkan dapat menyederhanakan sistem pemilu. Sistem yang rumit dan mahal dinilai tidak stabil dan kurang efektif.
PKB berharap, perubahan sistem Pilkada ini dapat menciptakan sistem pemilu yang lebih stabil dan efisien. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas politik dan mengurangi beban keuangan negara.
Kesimpulannya, usulan PKB untuk mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD merupakan respons atas kekhawatiran terhadap putusan MK. Sistem ini diyakini dapat mengurangi kompleksitas dan biaya politik, serta menciptakan stabilitas politik yang lebih baik. Namun, perlu kajian mendalam dan perdebatan terbuka untuk memastikan usulan ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalitas.
