Persaingan industri kripto di Asia Tenggara semakin memanas. Negara-negara di kawasan ini berlomba-lomba menciptakan lingkungan yang ramah dan insentif menarik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital berbasis blockchain dan aset kripto.
Thailand dan Vietnam saat ini menjadi pusat perhatian, dengan langkah-langkah strategis yang diambil untuk memperkuat posisi mereka sebagai pusat inovasi aset digital di regional. Kedua negara ini menawarkan kebijakan yang menarik bagi investor dan pengembang teknologi blockchain.
Kebijakan Pajak Menguntungkan di Thailand
Thailand baru saja mengumumkan pembebasan pajak penghasilan pribadi bagi pengguna exchange kripto lokal. Pemotongan pajak sebesar 15% ini berlaku hingga 31 Desember 2029.
Kebijakan ini menunjukkan komitmen kuat Thailand untuk menjadi pusat kripto di Asia. Insentif ini membuka peluang besar bagi investor ritel dan institusional untuk terlibat dalam ekosistem aset digital secara legal dan menguntungkan.
Regulasi Komprehensif di Vietnam
Vietnam menunjukkan ambisi besarnya melalui Undang-Undang tentang Industri Teknologi Digital yang disahkan pada 14 Juni 2025. Undang-undang ini mengatur aset kripto di bawah kerangka regulasi formal.
Penerapan standar anti-pencucian uang (AML) dan anti-terorisme yang ketat juga menjadi bagian penting dari regulasi ini. Vietnam mengategorikan kripto sebagai aset digital, memberikan kejelasan hukum dan roadmap adopsi teknologi yang lebih unggul dibandingkan beberapa negara tetangga.
Berdasarkan laporan Global Crypto Adoption Index 2024 dari Chainalysis, Vietnam berada di peringkat kelima, sedangkan Thailand di posisi ke-16 dalam indeks adopsi kripto global. Indonesia berada di peringkat ketiga.
Indonesia Perlu Bersinergi untuk Tetap Kompetitif
CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk memperkuat ekosistem kripto nasional.
Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar kripto, namun perlu langkah strategis untuk menghindari ketertinggalan dari Vietnam dan Thailand. Sinergi tersebut meliputi regulasi yang mendukung, edukasi yang masif, dan insentif yang mendorong adopsi.
Thailand memberikan insentif pajak yang dapat dikaji Indonesia. Sementara pendekatan regulatif Vietnam dapat menjadi inspirasi dalam membangun kerangka hukum yang jelas dan aman.
Dengan regulasi progresif, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen bersama, industri kripto Indonesia dapat menjadi pemimpin di Asia Tenggara.
Kiat Mempertahankan Daya Saing Indonesia
Untuk menjaga daya saing, Indonesia perlu mengambil langkah strategis. Salah satunya adalah memberikan insentif fiskal, misalnya melalui penyederhanaan perpajakan aset kripto di platform exchange lokal.
Regulasi yang ada perlu disempurnakan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis kripto. Peningkatan literasi digital dan finansial juga sangat penting.
Dukungan terhadap startup dan pengembang perlu diperkuat. Ini bisa berupa kemudahan akses pendanaan, pengembangan sandbox regulasi, dan program inkubasi untuk proyek-proyek blockchain.
Kolaborasi strategis antara regulator, pelaku usaha, dan institusi pendidikan juga perlu ditingkatkan. Tujuannya untuk menciptakan talenta digital yang mumpuni dan berdaya saing global.
Langkah-langkah ini penting agar Indonesia tidak kehilangan momentum dalam pertumbuhan ekonomi digital. Blockchain dan aset digital adalah masa depan, dan masa depan tersebut harus dibangun bersama oleh seluruh elemen bangsa.
Kesimpulannya, persaingan di industri kripto Asia Tenggara semakin ketat. Indonesia perlu belajar dari keberhasilan Thailand dan Vietnam dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan insentif yang menarik. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, Indonesia masih memiliki peluang untuk menjadi pemimpin di industri kripto regional.
Perlu diingat bahwa investasi kripto memiliki risiko. Lakukan riset dan analisis yang menyeluruh sebelum berinvestasi.
