Polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, tengah menjadi sorotan. Keindahan Raja Ampat, yang dikenal sebagai “surga terakhir di bumi,” terancam oleh aktivitas penambangan yang dikhawatirkan merusak lingkungan dan ekosistemnya. Sejumlah pihak, termasuk anggota DPR RI dan Istana Presiden, telah memberikan tanggapan terkait isu ini.
Berbagai reaksi muncul menuntut transparansi dan tindakan tegas untuk melindungi lingkungan Raja Ampat. Artikel ini merangkum respons dari berbagai pihak terkait polemik tersebut.
Anggota Komisi VII DPR RI Desak Bahlil Hentikan Permanen Aktivitas Tambang Perusak Alam Raja Ampat
Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menjelaskan secara terbuka perusahaan mana saja yang terlibat dalam penambangan di Raja Ampat. Ia meminta aktivitas penambangan dihentikan secara permanen.
Bane Raja Manalu menilai, Raja Ampat lebih bernilai sebagai destinasi wisata daripada sebagai lokasi penambangan. Status Raja Ampat sebagai salah satu dari 12 Global Geopark Indonesia menegaskan perlunya perlindungan kawasan tersebut.
Menurutnya, penghentian sementara saja tidak cukup. Penambangan di Raja Ampat harus dihentikan total dan selamanya untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Penghentian Sementara Tambang Nikel Raja Ampat Diacungi Jempol Anggota Komisi XII DPR RI
Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui, mengapresiasi langkah cepat Menteri ESDM yang menghentikan sementara aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Ia menekankan dukungan DPR terhadap upaya pelestarian lingkungan.
Walaupun izin tambang nikel di Raja Ampat diterbitkan sebelum menjabatnya Menteri ESDM saat ini, DPR tetap mendukung penuh penghentian sementara aktivitas penambangan tersebut.
Komisi XII DPR RI tengah mencermati aspirasi masyarakat dan laporan dugaan kerusakan lingkungan. Hasilnya akan dikaji lebih lanjut pada masa sidang setelah reses.
Komisi XII DPR Akan Cek Lokasi Operasional 3 Perusahaan Tambang di Raja Ampat
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Hariyadi, mengkritik pemerintah yang dinilai tebang pilih dalam menangani permasalahan tambang di Raja Ampat. Ia menyoroti tiga perusahaan swasta yang dianggap sebagai perusak utama kawasan konservasi tersebut.
Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Mulia Raymond Perkasa (MRP). Ketiga perusahaan ini diduga melakukan berbagai pelanggaran lingkungan.
Bambang Hariyadi menyatakan bahwa Komisi XII DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup akan meninjau lokasi operasional ketiga perusahaan tersebut. Ia mendesak pencabutan izin operasional jika terbukti melakukan pelanggaran serius.
Ketua Komisi VII Minta Pemerintah Evaluasi Penuh Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan bahwa Komisi VII telah melakukan kunjungan kerja ke Raja Ampat pada 28 Mei hingga 2 Juni 2025. Mereka menerima aspirasi dari berbagai pihak, termasuk gubernur dan masyarakat setempat.
Dua isu utama yang mengemuka adalah peningkatan kualitas Raja Ampat sebagai destinasi wisata dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Kedua isu ini saling berkaitan erat.
Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah untuk mengevaluasi perusahaan pertambangan di Raja Ampat dan mencabut izin perusahaan yang terbukti merusak lingkungan. Ia juga meminta perusahaan tambang untuk membuat skema ketahanan lingkungan.
Seruan Bijak Utusan Khusus Presiden Zita Anjani untuk Raja Ampat
Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani, menyatakan keprihatinannya atas potensi kerusakan ekosistem Raja Ampat akibat aktivitas pertambangan nikel.
Zita Anjani berharap Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup memanggil pelaku usaha tambang untuk dimintai keterangan. Ia menekankan perlunya evaluasi dan keputusan yang bijak untuk melindungi lingkungan.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga kelestarian Raja Ampat. Pembangunan dan pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan.
Seskab Teddy Sebut Pemerintah Akan Bereskan Kisruh Tambang Nikel di Raja Ampat
Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, memastikan pemerintah akan segera menyelesaikan permasalahan tambang nikel di Raja Ampat. Ia telah berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Menteri Lingkungan Hidup.
Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa Menteri ESDM dan Menteri Lingkungan Hidup telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Pemerintah berkomitmen untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.
Kesimpulannya, polemik tambang nikel di Raja Ampat telah mendapatkan respons yang beragam dari berbagai pihak. Desakan untuk menghentikan aktivitas pertambangan dan melindungi lingkungan Raja Ampat sebagai destinasi wisata sangat kuat. Langkah-langkah pemerintah dan investigasi lebih lanjut dari DPR RI sangat dinantikan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem Raja Ampat.
