Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru-baru ini menetapkan empat pulau di Aceh sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Keputusan ini tertuang dalam Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang diteken pada 25 April 2025.
Keempat pulau tersebut adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Sebelumnya, pulau-pulau ini berada di bawah administrasi Kabupaten Aceh Singkil.
Proses Panjang Penetapan Batas Wilayah
Penetapan ini merupakan hasil dari proses yang panjang dan melibatkan berbagai instansi terkait. Proses negosiasi batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara telah berlangsung lama.
Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah telah menyepakati batas wilayah darat. Namun, kesepakatan mengenai batas wilayah laut masih belum tercapai.
Pemerintah pusat akhirnya mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan batas wilayah darat yang telah disetujui. Empat pulau tersebut kini secara resmi menjadi bagian dari Sumatera Utara.
Reaksi Pemerintah Aceh dan Dampak Keputusan
Keputusan ini telah memicu reaksi dari Pemerintah Aceh. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, telah menyatakan keberatannya atas penetapan ini. Pernyataan resmi dari Pemerintah Aceh menegaskan keberatan mereka terhadap keputusan Kemendagri tersebut.
Dampak dari keputusan ini masih belum sepenuhnya terlihat. Namun, potensi konflik antar wilayah dan sengketa sumber daya alam di wilayah perairan sekitar pulau-pulau tersebut menjadi perhatian.
Masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara pun masih menanti kejelasan lebih lanjut terkait pengelolaan sumber daya alam dan status kepemilikan lahan di wilayah yang baru ditetapkan tersebut.
Analisis dan Perspektif Ke Depan
Para ahli hukum tata negara menilai pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam proses penetapan batas wilayah. Proses yang melibatkan partisipasi masyarakat setempat dinilai krusial untuk mencegah konflik di masa depan.
Ke depannya, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan penetapan ini tidak menimbulkan masalah baru. Koordinasi yang kuat antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat penting.
Pentingnya penyelesaian sengketa batas wilayah secara damai dan berlandaskan hukum menjadi kunci. Hal ini untuk memastikan stabilitas dan keharmonisan hubungan antar daerah di Indonesia.
Semoga proses selanjutnya berjalan lancar dan berujung pada kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Transparansi dan dialog konstruktif akan menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah ini.
