Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) melontarkan kecaman keras terhadap pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang meragukan adanya pemerkosaan massal selama kerusuhan Mei 1998.
Pernyataan tersebut dinilai bertentangan dengan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang mencatat pelanggaran HAM berat, termasuk kekerasan seksual.
Kecaman Koalisi Masyarakat Sipil terhadap Fadli Zon
KMS menuntut Fadli Zon meminta maaf dan menarik kembali pernyataannya. Ucapan tersebut dianggap mencederai korban dan mengaburkan kebenaran sejarah.
Bhatara Ibnu Reza dari DeJure, perwakilan KMS, menyampaikan keprihatinan atas sikap Fadli Zon yang dinilai justru menghambat pengungkapan kebenaran.
Ia menambahkan bahwa pernyataan tersebut melanggengkan impunitas dan tidak berdasar hukum.
Menurut KMS, pemerintah, melalui Fadli Zon, sedang berupaya menutup-nutupi fakta pelanggaran HAM berat.
Para korban, kata Bhatara, telah menanggung beban penderitaan berpuluh tahun tanpa keadilan. Pemerintah seharusnya mengupayakan pengungkapan kasus dan pemulihan korban.
Penulisan ulang sejarah dengan menghilangkan fakta pemerkosaan massal, dinilai sebagai upaya mengulang praktik otoritarianisme ala Orde Baru.
KMS menegaskan bahwa buku sejarah yang menghilangkan fakta tersebut justru akan memperkuat impunitas dan menghalangi keadilan bagi korban.
Klarifikasi Fadli Zon yang Menuai Kontroversi
Pernyataan kontroversial Fadli Zon dilontarkan dalam wawancara dengan pimpinan redaksi IDN Times.
Setelah pernyataannya viral, Fadli Zon memberikan klarifikasi melalui keterangan pers.
Fadli Zon mengapresiasi meningkatnya kepedulian publik terhadap sejarah, khususnya masa transisi reformasi.
Ia mengakui adanya beragam perspektif mengenai peristiwa Mei 1998, termasuk soal “pemerkosaan massal”.
Fadli Zon menyinggung liputan investigatif yang tidak menemukan bukti kuat mengenai sifat “massal” dari pemerkosaan tersebut.
Ia juga mempertanyakan data pendukung dalam laporan TGPF, yang menurutnya kurang detail dan komprehensif.
Dampak Pernyataan dan Perdebatan yang Berlanjut
Pernyataan Fadli Zon memicu perdebatan publik dan menimbulkan reaksi beragam.
Pernyataan tersebut dianggap meremehkan penderitaan korban kekerasan seksual dan menghambat upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa Fadli Zon hanya menyampaikan sudut pandang berbeda berdasarkan interpretasi data yang ada.
Perdebatan ini kembali menyoroti pentingnya akurasi dan tanggung jawab dalam penyampaian informasi, terutama terkait peristiwa sejarah yang sensitif.
Kejelasan dan transparansi dalam proses pengungkapan kebenaran atas pelanggaran HAM masa lalu tetap menjadi tuntutan utama bagi para korban dan masyarakat sipil.
Kasus ini menggarisbawahi perlunya dialog yang konstruktif dan komitmen nyata dari pemerintah untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya pelanggaran HAM di masa depan.
