Menteri Kebudayaan Fadli Zon memberikan paparan pentingnya budaya sebagai fondasi pembangunan dalam kegiatan Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025. Acara tersebut berlangsung di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat.
Fadli Zon menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memajukan budaya Indonesia. Ia juga mengajak para kepala daerah untuk menjadikan budaya sebagai landasan pembangunan, bukan sekadar hiasan.
Pentingnya Kepemimpinan Berbasis Budaya
Menbud Fadli Zon menyatakan bahwa kepemimpinan daerah tidak hanya sebatas administratif dan teknokratis. Pemimpin daerah harus juga berwawasan budaya dan bernilai.
Beliau mencontohkan Asta Cita ke-8, yang menekankan penguatan budaya dan karakter bangsa sebagai fondasi moral dan spiritual pembangunan. Hal ini harus menjadi pedoman bagi para pemimpin daerah.
Para kepala daerah, menurut Fadli Zon, harus mampu menghidupkan budaya sebagai pondasi pembangunan yang kokoh. Budaya bukan sekadar pelengkap, tetapi inti dari kemajuan suatu daerah.
Merawat Keberagaman Budaya Indonesia
Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, dengan 1.340 kelompok etnis dan 718 bahasa—sekitar 10 persen dari total bahasa dunia.
Fadli Zon mencontohkan Pesta Kesenian Bali sebagai bukti nyata keberagaman budaya Indonesia. Keberagaman ini harus dirawat dan dilestarikan.
Ia menambahkan bahwa kekayaan budaya ini tersebar di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Pemajuan kebudayaan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah pusat.
Pemajuan kebudayaan memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat. Semua pihak harus bahu-membahu untuk mewujudkannya.
Penguatan Peran Museum dan Lembaga Kebudayaan Daerah
Fadli Zon juga menyoroti pentingnya peran museum di daerah. Ia berharap museum dapat menjadi etalase utama peradaban daerah.
Pemerintah daerah didorong untuk memprioritaskan museum dalam pembangunan budaya. Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan dapat mendukung pengembangan museum.
Selain itu, pelatihan untuk edukator, kurator, dan preservator museum juga perlu ditingkatkan. Hal ini untuk menjaga dan melestarikan kekayaan budaya daerah.
Penguatan kelembagaan di tingkat daerah juga sangat penting. Fadli Zon mendorong penguatan peran Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian Daerah.
Optimalisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) juga perlu dilakukan. Pemerintah daerah yang belum menerapkan PPKD didorong untuk segera menyusunnya sesuai UU Nomor 5 Tahun 2017.
Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) di setiap daerah juga penting. Hal ini untuk mencatat dan melestarikan cagar budaya di seluruh Indonesia.
Saat ini, pencatatan cagar budaya masih terpusat di Jawa dan Sumatera. Oleh karena itu, perlu upaya untuk memperluas pencatatan ke daerah-daerah lain.
Selain Fadli Zon, narasumber lain dalam acara tersebut adalah Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Lodewijk Freidrich Paulus.
Sebagai penutup, Fadli Zon mengajak seluruh kepala daerah untuk menjadi garda terdepan dalam memajukan kebudayaan Indonesia. Budaya harus menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berbudaya.
Dengan kolaborasi dan komitmen bersama, Indonesia dapat melestarikan dan mengembangkan kekayaan budayanya untuk kesejahteraan bangsa. Semoga para kepala daerah dapat mengambil peran penting dalam upaya ini.
