Menteri Kebudayaan (Menbud) RI, Fadli Zon, menekankan perlunya bukti akurat terkait dugaan pemerkosaan massal pada tragedi Mei 1998. Ia berpendapat, pembuktian kasus ini memerlukan kehati-hatian ekstra.
Pernyataan Fadli Zon dan Desakan Bukti Akurat
Fadli Zon menyampaikan hal tersebut saat peresmian Bali Indah Cultural Park di Polandia, Senin (16/6/2025). Pernyataannya yang menyebut dugaan pemerkosaan massal 98 sebagai rumor karena minimnya bukti akurat, menuai kontroversi.
Ia menegaskan pentingnya data dan bukti yang kuat dalam membahas peristiwa masa lalu. Banyak informasi simpang siur saat periode transisi tersebut, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menyikapi berbagai klaim.
Menbud mengakui adanya kekerasan seksual terhadap perempuan, baik di masa lalu maupun saat ini. Namun, ia meragukan penggunaan istilah “massal” tanpa bukti yang solid dan akurat.
Fadli Zon khawatir penggunaan istilah “pemerkosaan massal” tanpa bukti kuat dapat mencemarkan nama baik bangsa Indonesia. Ia menekankan pentingnya data otentik dan akurat sebelum menjatuhkan kesimpulan.
Meskipun meragukan klaim pemerkosaan massal, Fadli Zon menegaskan akan mendukung pengadilan dan hukuman berat bagi para pelaku jika terbukti bersalah. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Fadli Zon juga menyinggung laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. Ia tak membantah adanya berbagai kejahatan pada masa itu, namun menekankan perlunya bukti yang lebih akurat.
Kritik dan Desakan Permintaan Maaf
Pernyataan Menbud Fadli Zon menuai kecaman dari berbagai pihak. Ia didesak untuk meminta maaf atas pernyataannya yang dianggap mengaburkan fakta dan melukai korban.
Koalisi Masyarakat Sipil, misalnya, mengecam pernyataan Fadli Zon. Mereka menilai pernyataan tersebut justru menghambat pengungkapan kebenaran peristiwa 1998, khususnya terkait kekerasan terhadap perempuan.
Pernyataan Fadli Zon dinilai menguatkan impunitas di Indonesia. Dari sudut pandang hukum, pernyataannya dan rencana penulisan ulang sejarah yang diusulkan dianggap tidak berdasar dan tidak mendukung keadilan.
Konteks Sejarah dan Implikasi Pernyataan
Peristiwa Mei 1998 merupakan periode traumatis dalam sejarah Indonesia. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kekerasan seksual, memerlukan penyelidikan dan pengungkapan fakta yang teliti dan bertanggung jawab.
Pernyataan Fadli Zon memicu perdebatan publik mengenai pentingnya keseimbangan antara kehati-hatian dalam penggunaan data dan penegakan keadilan bagi para korban. Perlu adanya upaya untuk memastikan agar tragedi serupa tidak terulang kembali.
Kepercayaan publik terhadap proses pengungkapan kebenaran dan pertanggungjawaban pelaku pelanggaran HAM sangat penting. Pernyataan kontroversial dapat menghambat proses tersebut dan berdampak negatif terhadap upaya penyembuhan trauma bagi para korban.
Perlu pendekatan yang berimbang dan sensitif dalam membahas peristiwa traumatis masa lalu. Prioritas utama adalah menghormati korban dan menjamin pengungkapan kebenaran yang akurat dan adil, tanpa mengabaikan pentingnya bukti yang kuat dan kredibel.
