Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendesak pemerintah daerah (Pemda) di Papua untuk mempercepat penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus). Penundaan penyaluran dikhawatirkan menghambat berbagai program pembangunan penting di wilayah tersebut.
Dalam rapat koordinasi bersama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Wamendagri menekankan pentingnya perhatian serius dari kepala daerah terhadap percepatan penyaluran dana Otsus. Identifikasi hambatan, baik dari pusat maupun daerah, juga menjadi fokus utama.
Percepatan Penyaluran Dana Otsus dan Pembangunan di Papua
Ribka Haluk menyampaikan pentingnya percepatan pembangunan di Papua. Hal ini disampaikan langsung di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung A, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Wamendagri meminta agar dilakukan identifikasi terhadap hambatan penyaluran dana Otsus. Apakah kendala tersebut berasal dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah sendiri?
Tujuan utama dari percepatan ini adalah agar dana Otsus dapat segera sampai ke masyarakat Papua. Dengan demikian, berbagai program pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien.
Sinkronisasi Program Pembangunan Nasional dengan Prioritas Daerah
Pembangunan di Papua harus selaras dengan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Keselarasan ini krusial untuk keberhasilan program-program tersebut.
Dukungan penuh dari kepala daerah sangat dibutuhkan. Kesiapan lahan dan koordinasi antar sektor menjadi kunci keberhasilan program.
Beberapa program prioritas nasional yang dimaksud meliputi pembangunan 3 juta rumah. Program cek kesehatan gratis juga termasuk di dalamnya.
Program Sekolah Rakyat juga menjadi fokus utama. Pembiayaan seluruh program ini akan ditanggung oleh Presiden melalui Kementerian Pendidikan.
Pentingnya Peran Papua dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Ribka Haluk juga menekankan kontribusi Papua terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi yang baik dari Papua akan berdampak positif terhadap perekonomian secara keseluruhan.
Peningkatan ekonomi di Papua harus menjadi prioritas. Hal ini akan berdampak positif pada persentase pertumbuhan ekonomi nasional.
Landasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Berbasis Riset
Pendekatan berbasis riset menjadi landasan penting perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Papua. Integrasi riset di sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sangat penting.
Kebijakan yang tepat sasaran hanya bisa dicapai melalui riset yang terintegrasi. Dengan begitu, pembangunan di Papua dapat lebih terarah dan efektif.
Kepala daerah juga dituntut memiliki kemampuan manajerial yang kuat. Kemampuan ini penting dalam mengelola perubahan dan mengawal implementasi program.
Meskipun perubahan yang dihasilkan mungkin terlihat kecil di awal, langkah kecil tersebut akan menciptakan dampak besar dalam jangka panjang.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh beberapa pihak penting. Diantaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah, dan enam perwakilan BP3OKP dari seluruh wilayah Papua.
Kesimpulannya, percepatan penyaluran dana Otsus dan pelaksanaan pembangunan di Papua memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Pendekatan yang terintegrasi dan berbasis riset menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Papua, serta kontribusinya pada perekonomian nasional. Komitmen dan kemampuan manajerial yang kuat dari para kepala daerah juga sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
