Pemerintah Korea Selatan akan membuka peluang bagi organisasi nirlaba dan bursa aset digital untuk bertransaksi kripto secara legal mulai Juni 2025. Keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian diskusi dan pertimbangan matang dalam upaya menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan konsumen dan stabilitas pasar. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Korea Selatan sekaligus mempromosikan praktik donasi yang lebih transparan dan efisien.
Regulasi ini merupakan hasil dari pertemuan keempat Komite Aset Virtual di Seoul. Komisi Layanan Keuangan Korea Selatan (FSC) menyetujui pedoman yang memungkinkan lembaga-lembaga tersebut untuk membuka akun khusus guna melakukan transaksi aset digital.
Organisasi Nirlaba dan Transaksi Kripto: Donasi yang Lebih Transparan
Organisasi nirlaba akan diizinkan untuk menerima donasi dalam bentuk aset kripto. Namun, terdapat persyaratan ketat yang harus dipenuhi.
Aset kripto yang diterima harus terdaftar di setidaknya tiga bursa utama berbasis won Korea (KRW).
Setelah diterima, aset kripto tersebut wajib segera dikonversi ke mata uang KRW untuk menjaga likuiditas dan memastikan penggunaannya sesuai tujuan amal.
Langkah ini bertujuan untuk mendorong budaya donasi yang lebih modern dan transparan di Korea Selatan. Regulasi yang jelas diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan kripto dalam kegiatan filantropi.
Bursa Aset Digital dan Ketentuan Penjualan Kripto
Bursa aset digital juga akan diizinkan melakukan penjualan aset kripto, tetapi dengan batasan yang ketat untuk mencegah manipulasi pasar.
Penjualan hanya diperbolehkan untuk menutupi biaya operasional bursa.
Aset yang diperbolehkan untuk dijual terbatas pada 20 aset kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar di lima bursa utama berbasis KRW.
Volume penjualan harian dibatasi maksimal 10% dari total rencana penjualan.
Bursa dilarang menjual aset digital di platform mereka sendiri.
Transparansi menjadi kunci dalam regulasi ini. Setiap rencana penjualan harus disetujui dewan direksi dan diumumkan ke publik. Laporan lengkap mengenai hasil penjualan dan penggunaan dana juga wajib disampaikan setelah transaksi selesai.
Prosedur Transparansi Penjualan Aset Kripto
- Persetujuan rencana penjualan dari dewan direksi bursa.
- Pengumuman publik mengenai rencana penjualan sebelum transaksi dilakukan.
- Penyampaian laporan terperinci pasca-penjualan, termasuk rincian penggunaan dana.
Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa penjualan aset kripto oleh bursa dilakukan secara bertanggung jawab dan mencegah potensi penyalahgunaan.
Verifikasi Pelanggan dan Akun Nama Asli: Menguatkan Keamanan Transaksi
FSC berencana untuk meluncurkan sistem verifikasi pelanggan (Know Your Customer/KYC) pada bulan Mei 2025. Sistem ini akan diterapkan untuk semua transaksi aset virtual antara organisasi nirlaba dan bursa.
Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam transaksi kripto.
Pada paruh kedua tahun 2025, pemerintah juga akan menerbitkan kebijakan mengenai penerbitan akun nama asli untuk perusahaan terdaftar dan investor profesional.
Penerapan KYC dan akun nama asli merupakan langkah penting dalam mengintegrasikan aset virtual ke dalam sistem keuangan Korea Selatan dengan aman dan terkendali. Dengan adanya regulasi yang komprehensif ini, diharapkan transaksi kripto di Korea Selatan dapat berlangsung dengan lebih legal, aman, dan transparan.
Implementasi regulasi ini menandai langkah signifikan Korea Selatan dalam merangkul teknologi blockchain dan aset digital. Namun, keberhasilannya bergantung pada pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan kepatuhan semua pihak yang terlibat. Ke depan, pemantauan ketat dan adaptasi regulasi terhadap perkembangan pasar kripto akan sangat penting untuk menjaga stabilitas dan mencegah potensi risiko.
