Pemerintah Indonesia tengah gencar mendorong pemerataan akses internet cepat di seluruh wilayah nusantara. Hal ini sejalan dengan visi Presiden untuk menjadikan konektivitas digital sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi rakyat. Upaya ini menjadi krusial mengingat masih banyak daerah, terutama di pelosok, yang belum terjangkau akses internet memadai.
Langkah konkret yang diambil pemerintah adalah mendesak operator seluler untuk menyediakan akses internet minimal 100 Mbps bahkan di wilayah tanpa jaringan serat optik. Komitmen ini diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
Target Konektivitas 100 Mbps di Seluruh Indonesia
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Meutya Hafid, menekankan pentingnya komitmen operator seluler dalam menyediakan akses internet berkecepatan tinggi. Beliau menyampaikan hal ini dalam pertemuan dengan pimpinan operator seluler di Jakarta.
Pemerintah menyadari pentingnya konektivitas digital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pidato pelantikan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan digitalisasi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi menjadi landasan utama kebijakan ini.
Pemerintah berkomitmen mendukung operator seluler dalam mencapai target ini. Dukungan tersebut meliputi alokasi spektrum frekuensi baru dan penerapan skema jaringan terbuka (open access).
Alokasi Spektrum Baru dan Jaringan Terbuka (Open Access)
Spektrum 1,4 GHz yang akan dilelang menjadi salah satu kunci penyediaan layanan broadband wireless access (BWA). Hal ini akan memungkinkan perluasan jangkauan internet cepat ke daerah yang belum terjangkau jaringan serat optik.
Skema open access memastikan infrastruktur yang dibangun dapat digunakan bersama oleh berbagai penyelenggara layanan internet. Dengan begitu, persaingan yang sehat diharapkan dapat menekan harga dan meningkatkan kualitas layanan.
Manfaat Jaringan Terbuka (Open Access)
Sistem ini menciptakan peluang bagi lebih banyak penyedia layanan untuk masuk ke pasar. Ini akan mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing.
Harga layanan internet pun diharapkan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Kompetisi yang sehat akan memaksa operator untuk memberikan penawaran terbaik.
Tantangan dan Solusi Pemerataan Akses Internet
Data Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Kominfo menunjukkan masih banyak fasilitas publik dan rumah tangga yang belum terhubung internet tetap. Sekitar 86 persen sekolah (190.000 unit), 75 persen Puskesmas (7.800 unit), dan 32.000 kantor desa masih berada di zona blank spot.
Penetrasi fixed broadband di rumah tangga Indonesia juga masih rendah, baru mencapai 21,31 persen. Pemerintah menyadari besarnya tantangan ini dan telah menyiapkan berbagai solusi.
Pemerintah telah menyiapkan regulasi yang mendukung program internet murah. Regulasi tersebut telah melalui tahap konsultasi industri dan proses seleksi operator akan dimulai tahun ini dengan mekanisme transparan dan akuntabel.
Proses seleksi akan mengedepankan kesiapan teknologi dan komitmen operator dalam menyediakan layanan terjangkau. Pemerintah berharap langkah-langkah ini mampu mempercepat pemerataan akses internet cepat dan murah di seluruh Indonesia. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Pemerataan akses internet yang merata adalah langkah penting menuju Indonesia yang lebih maju dan inklusif.
