Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada MPR dan DPR RI pada Senin, 2 Juni 2025, terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Surat tersebut telah ditandatangani oleh sejumlah purnawirawan tinggi TNI, termasuk Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
Meskipun forum tersebut memiliki delapan poin sikap, fokus utama surat yang disampaikan adalah usulan pemakzulan Gibran. Sekretaris Forum, Bimo Satrio, menegaskan hal ini kepada wartawan.
Usulan Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Surat tersebut mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR. Alasannya, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Poin kedelapan dalam pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang menjadi dasar usulan pemakzulan, secara eksplisit meminta pergantian Wakil Presiden.
Tanggapan Lembaga Negara dan Tokoh Politik
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menyatakan belum menerima surat tersebut secara resmi melalui jalur persuratan Sekretariat Jenderal. Ia berjanji akan melakukan pengecekan terhadap keabsahan stempel pada dokumen yang beredar.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, sebelumnya telah menanggapi usulan pemakzulan. Ia menegaskan proses Pilpres 2024 berlangsung sesuai prosedur konstitusional dan penetapan Prabowo Subianto-Gibran sebagai pemenang telah sah secara hukum.
Latar Belakang dan Analisis Hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi landasan usulan pemakzulan perlu dikaji lebih dalam. Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu yang dimaksud merupakan bagian penting dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden.
Para ahli hukum tata negara perlu memberikan analisis yang komprehensif terhadap legalitas dan implikasi dari usulan pemakzulan ini. Perlu dipertimbangkan aspek konstitusionalitas dan prosedur hukum yang berlaku.
Penggunaan hak konstitusional untuk mengajukan usulan pemakzulan merupakan bagian dari dinamika politik yang perlu dihormati. Namun, setiap usulan tersebut harus dikaji secara saksama dan berdasarkan hukum yang berlaku.
Perlu dipahami bahwa proses pemakzulan merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pembuktian yang kuat atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Wakil Presiden.
Terlepas dari perbedaan pandangan politik, penting bagi semua pihak untuk menjunjung tinggi hukum dan konstitusi. Demokrasi yang sehat dibangun atas dasar saling menghormati dan menaati aturan main yang telah disepakati bersama.
Ke depan, perlu dilakukan dialog dan diskusi yang konstruktif untuk memastikan stabilitas politik dan pemerintahan yang baik. Transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya pemahaman mendalam tentang hukum dan proses demokrasi di Indonesia. Penting bagi masyarakat untuk mencermati setiap perkembangan informasi dan berpartisipasi aktif dalam menjaga keutuhan bangsa.
